Kepemerintahan yang baik adalah hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat (UNDP) dan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dgn menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (LAN 2000). Tata pemerintahan yang baik adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu dibangun dialog antara pelaku-pelaku penting dalam negara, agar semua pihak merasa memiliki tata pengaturan tersebut. Tanpa kesepakatan yang dilahirkan dari dialog ini kesejahteraan tidak akan tercapai karena aspirasi politik maupun ekonomi rakyat tersumbat.
Menurut Dokumen kebijakan UNDP: Tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.
Tata pemerintahan mempunyai makna yang jauh lebih luas dari pemerintahan. Tata pemerintahan menyangkut cara-cara yang disetujui bersama dalam mengatur pemerintahan dan kesepakatan yang dicapai antara individu, masyarakat madani, lembaga-lembaga masyarakat dan pihak swasta. Ada dua hal penting dalam hubungan ini:
a. Semua pelaku harus saling tahu apa yang dilakukan oleh pelaku lainnya.
b. Adanya dialog agar para pelaku saling memahami perbedaan-perbedaan di antara mereka.
Melalui proses di atas diharapkan akan tumbuh konsensus dan sinergi di dalam masyarakat. Perbedaan yang ada justru menjadi salah satu warna dari berbagai warna yang ada dalam tata Pengaturan tersebut.
http://elearning-rri.net/materipim3/mkyb.ppt
0 komentar:
Posting Komentar